Seleksi Sekda Banten, Pengamat: Antara Transparansi Publik dan Ancaman Politisasi

VIVA BANTEN - Proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Provinsi Banten kini memasuki fase krusial dan menuai sorotan dari berbagai pihak. 

Di tengah harapan publik untuk birokrasi yang bersih dan profesional, justru muncul kekhawatiran akan adanya politisasi dan tarik-menarik kepentingan yang berpotensi mencederai integritas proses seleksi tersebut.

Koordinator Penggerak Mahasiswa Pelajar Banten, Idan Wildan, dengan tegas mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga kondusifitas dan menjunjung tinggi kompetisi yang sehat dalam seleksi Sekda. 

Ia mengecam adanya serangan dan tuduhan terhadap salah satu calon Sekda di tengah berlangsungnya proses seleksi yang ia nilai sarat kepentingan dan berpotensi menjadi kampanye hitam.

“Serangan mendadak kepada salah satu calon di saat proses seleksi berjalan adalah indikasi kuat adanya politisasi. Motifnya bisa bermacam-macam, tapi dampaknya jelas: menciptakan opini sesat dan menggiring hasil seleksi ke arah yang tidak sehat,” ujar Idan dalam keterangannya, Senin (2/6).

Menurutnya, praktik semacam ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap proses birokrasi, tetapi juga menodai prinsip demokrasi yang semestinya menjadi landasan tata kelola pemerintahan.

Ia menyerukan keterlibatan masyarakat sipil dan media dalam mengawal proses seleksi secara objektif dan berbasis data, bukan rumor.

Halaman Selanjutnya

Sementara Pengamat Komunikasi Pembangunan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Dr. Ail Muldi, menegaskan pentingnya transparansi pada proses seleksi Sekda oleh Timsel dan Gubernur Banten.